Staf Khusus Presiden Bidang Pembangunan Daerah dan Otonomi Daerah Velix Wanggai menyatakan bahwa setelah libur Idul Fitri, Presiden mengajak Kabinet Indonesia Bersatu II membicarakan kerangka perencanaan secara komprehensif dalam menyusun kebijakan perpindahan ibu kota.
“Presiden mengharapkan adanya konsolidasi yang intensif antara kementerian dan lembaga untuk menyatukan rumusan kajian mengenai perpindahakan ibu kota. Semua dokumen yang telah diselesaikan, seperti assessment awal, beberapa kajian tata ruang yang terkait dengan Ibu Kota, serta kajian terhadap opsi-opsi alternatif ibu kota, akan dikerucutkan,” ujar Velix Wanggai.
Dari beberapa kajian yang telah dilakukan, Kantor Staf Khusus Presiden Bidang Pembangunan Daerah dan Otonomi Daerah memetakan adanya tiga skenario perpindahan ibu kota.
Skenario pertama adalah skenario realistis, di mana ibu kota tetap di Jakarta. Namun, untuk yang satu ini, harus ada pilihan kebijakan untuk menata, membenahi, dan memperbaiki beberapa persoalan Jakarta, seperti kemacetan, urbanisasi, degradasi lingkungan, kemiskinan urban, banjir, dan tata ruang wilayah.
“Kebijakan ini harus diikuti dengan desentralisasi fiskal dan penguatan otonomi daerah untuk mengurangi kesenjangan antardaerah,” katanya.
Skenario kedua adalah skenario moderat. Dalam konteks ini, Presiden menawarkan agar pusat pemerintahan dipisahkan dari ibu kota negara. Artinya, Jakarta akan tetap diletakkan sebagai ibu kota negara karena faktor historis. Namun, pusat pemerintahan akan digeser atau dipindahkan ke lokasi baru. Karena itu, dibutuhkan kajian yang komprehensif perihal beberapa opsi lokasi dari pusat pemerintahan baru ini.
“Tentu saja, perlu dipertimbangkan faktor jarak antara Jakarta sebagai ibu kota dan pusat pemerintahan baru, khususnya terkait dengan infrastruktur wilayah, jaringan transportasi yang terpadu, serta prasarana pendukung lainnya,” lanjutnya.
Adapun skenario ketiga adalah skenario ideal yang bersifat radikal. Dalam opsi ini, negara membangun ibu kota negara yang baru dan menetapkan pusat pemerintahan baru di luar wilayah Jakarta, sedangkan Jakarta hanya dijadikan sebagai pusat bisnis.
“Skenario radikal itu memerlukan strategi perencanaan yang komprehensif dengan beberapa opsi penentuan calon ibu kota baru," kata Velix.
Meskipun kajian mengenai perpindahan ibu kota yang dilakukan pemerintah telah berjalan, Presiden tetap mengajak para pemangku kepentingan, seperti pemerintah daerah, dunia usaha, kalangan universitas, dan lembaga swadaya masyarakat, memberikan masukan bagi penyempurnaan kajian-kajian yang dilakukan oleh pemerintah.
“Presiden terbuka apabila para pakar dan lembaga swadaya masyarakat ingin menyampaikan kajian yang telah mereka selesaikan secara mandiri. Intinya, pemerintah ingin proses menuju perencanaan perpindahan ibu kota dilakukan secara partisipatif,” lajutnya.
Velix mencontohkan, kajian yang dilakukan Tim Visi 2033 di bawah Andrinof Chaniago, akademisi Universitas Indonesia, sebagai salah satu masukan penting untuk melengkapi kajian-kajian yang telah dilakukan jajaran pemerintah. Dalam kajiannya, Andrinof dan kawan-kawan merekomendasikan perpindahan ibu kota ke Palangkaraya.
Wah, Biaya Pemindahan Ibukota Rp 50 Triliun
Salah satu pencetus Tim Visi Indonesia 2033 Andrinof Chaniago, yang juga pengajar di FISIP Universitas Indonesia, memperkirakan, biaya pemindahan ibu kota pemerintahan dari Jakarta ke Kalimantan mencapai Rp 50 triliun. Itu adalah biaya perkiraan dari awal sampe bener bener beres.
Dikatakan Andrinof, angka tersebut merupakan hitungan kasar. Dengan rincian kasar meliputi infrastruktur dasar, seperti jalan, jaringan listrik, prasarana dan sarana transportasi seperti terminal dan bandara, dan gedung-gedung pemerintahan.
Tak hanya itu, angka tersebut juga sudah termasuk tempat tinggal bagi 400.000 pegawai negeri di tingkat pemerintah pusat, serta pejabat tinggi dan tertinggi negara. Namun, tempat tinggal pegawai negeri berbentuk rumah susun atau apartemen. Dan proses pembangunan Ibu kota pemerintahan diperkirakan berlangsung selama lima hingga sepuluh tahun.
Dengan biaya tersebut, kata Andrinof, Pemerintah dapat melakukan efisiensi dan menggerakkan pertumbuhan moda transportasi udara dan laut nasional, memperkuat ekonomi, menghilangkan faktor penyebab struktural urbanisasi, dan migrasi penduduk ke Jawa.
Dan kabarnya sih, ibukota Indonesia mau dipindahkan ke Kalimantan.